Agun Gunanjar Minta Golkar Jangan Dibawa ke Kepentingan KIH dan KMP

Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar mengatakan dengan adanyan dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) membuat pemerintahan menjadi tidak berjalan efektif.

Menurutnya, di beberapa daerah sudah terjadi, tkeberadaan DPR harus didorong menjadi satu, melebur menjadi satu tanpa KIH-KMP.

Dia memaparkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal istilah oposisi, karena filosofi yang ada dalam Pancasila intinya Gotong Royong, yang operasionalisasi teknisnya harus merujuk pada sila ke empat.

"Oleh karena sistem pemerintahan kita sistem presidensil yang tidak memakai hak Veto presiden, UUD 1945 tidak menganut sistem presidensil murni," kata Agun melalaui pesan singkat, Senin (1/12/2014).
Dia mencontohkan, DPR tidak bisa terbagi pada dua poros kekuasaan seperti poros republik dan poros demokrat di Amerika.

"Karena di kita presiden tak punya hak veto. Sampai kapanpun di Indonesia tak mungkin bisa partai-partai disederhanakan menjadi 2 poros kekuasaan atau mengerucut pada dua kekuatan. Karena masyarakat, kekuatan riil politik kita adalah Bhineka Tunggal Ika. Itu adalah fakta,realita yang ada sejak Indonesia sebelum merdeka hingga saat ini," tambahnya, seperti dilansir Tribun News.

Kendati demikian, kata Agun, pemilu 2014 menghasilkan 10 partai yang relatif suaranya "flat". Menurutnya DPR itu satu, Bhineka Tunggal Ika, yang secara gotong royong bersama presiden menjalankan pemerintahan untuk rakyat, bahwa setiap RUU harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah.

Karena Presiden  tidak diberi hak Veto.
"Lihat saja situasi dan kondisi hari ini dengan adanya KIH-KMP, Pemerintahan kita tidak berjalan efektif," ujarnya.

Menurutnya lagi, sistem ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia tidak mengenalnya hal itu. Bhineka Tunggal Ika, gotong royong, berkaitan dengan Musyawah Nasional (Munas) Partai Golkar, kata Agun, tidak bisa dibawa untuk kepentingan KIH ataupun KMP, tetapi untuk kepentingan Rakyat.

Read more ...

Golkar Itu Partai yang Paling Sering Pecah

Kisruh yang terjadi pada internal Partai Golkar hingga kini masih bergulir. Dua kubu antara Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono memiliki silang pendapat mengenai pelaksanaan Munas.

Ical, begitu sapaan Aburizal Bakrie, memutuskan Munas Golkar akan diselenggarakan 30 November di Bali. Namun, Agung Laksono menginginkan Munas dilaksanakan 15 Januari di Jakarta. Kubu Agung pun sepakat tidak akan datang pada Munas yang akan digelar Ical.

Terkait hal ini, Guru besar Universitas Pertahanan Salim Said berpendapat, kekisruhan yang terjadi ditubuh Golkar bukan merupakan hal baru. Menurutnya, sejak zaman reformasi hal tersebut sudah terjadi, seperti dilansir Merdeka.

"Saya tidak terkejut kalau ada ribut-ribut Golkar atau partai lain," kata Said di Gado-gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (29/11).

Menurutnya, dari dulu partai Golkar sering terjadi perpecahan dalam perebutan kepemimpinan. Bahkan banyak yang keluar dari partai Golkar dan membentuk partai baru.

"Golkar itu partai yang paling banyak berpecah. Pecahannya kan banyak seperti yang dipimpin Sutiyoso (PKPI), Prabowo (Gerindra), Surya Paloh (NasDem) itu semua Golkar," katanya.

Lanjutnya, itu merupakan pemberontakan jika para anggota Golkar tidak mendapatkan suatu keuntungan dari partainya. "Lah kalau mereka tidak merasa dapat keuntungan maka mereka meninggalkan partai itu," katanya.

Read more ...

Effendi Simbolon Akan Diberi Sanksi Karena Tolak kenaikan BBM

Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan kader partai banteng Effendi Simbolon yang menolak kebijakan kenaikan BBM dapat menerima sanksi. Bentuk sanksi pun disesuaikan dengan mekanisme yang diatur oleh partai.

"Partai akan menertibkan (kader menolak kenaikan BBM). Bentuk penertiban ada dua langkah. pertama kekeluargaan, mungkin dia miss persepsi, ada informasi yang mungkin dia keliru," kata Bambang Wuryanto di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/11).

Mengutip laman merdeka.com menurutnya, jika tetap bersikeras tak mengubah sikapnya dalam waktu dekat, Effendi Simbolon dapat menerima sanksi yang lebih berat. Sanksi tersebut dapat mencapai pemecatan dari jabatannya di DPP PDI Perjuangan.

"Kedua baru mekanisme organisasi partai, surat peringatan sanksi. Kemudian kalau memang masih terus (ngeyel) pelepasan jabatan di partai, sampai yang paling berat pemecatan pencabutan kartu anggota," terang dia.

Lanjut dia, mendukung pemerintah merupakan harga mati bagi PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan pun hari ini adalah partai pemerintah.

"Sudah keputusan rakernas, fraksi adalah alat perjuangan partai di kedewanan. Kalau rakernas sudah memutuskan PDIP mengubah mindset dari luar pemerintahan menjadi mendukung pemerintahan maka kami tidak akan menolak," pungkas dia.

Read more ...